“Padahal, keberadaan guru besar di lingkungan PT termasuk swasta, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran, pembinaan, dan pengembangan keilmuan lewat penelitian,” ungkap Koordinator Kopertis Wilayah Jabar dan Banten Prof. Dr. Rochim Suratman di Bandung, Selasa (7/10).

Rochim mengatakan idealnya rasio antara dosen dan guru besar adalah 1:10. “Kalau di Jabar dan Banten saja jumlah dosen mencapai 9.200 orang, artinya guru besar hendaknya mendekati angka 900 orang,” ujarnya.

Ketiadaan guru besar secara proporsional menyebabkan fungsi pembinaan bagi dosen-dosen muda menjadi rendah. Hal itu berdampak pada rendahnya jumlah riset dan pembuatan karya ilmiah yang dilakukan dosen.

“Guru besar dalam sebuah universitas dibutuhkan untuk membimbing dosen muda mengembangkan kapasitas keilmuan. Makanya guru besar memiliki pangkat pembina utama karena telah dianggap berpengalaman dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” tuturnya.

Menurut Rochim, minimnya jumlah guru besar di PTS berbanding lurus dengan sarana prasarana yang belum mendukung bagi doktor melakukan penelitian dan publikasi karya ilmiah. Padahal, syarat terpenting bagi doktor menjadi guru besar adalah dilihat dari kuantitas dan kualitas pengembangan keilmuan.

“Artinya, persoalan ini juga terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi civitas academica perguruan tinggi swasta untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing,” ungkapnya.

Ketersediaan guru besar yang memadai di sebuah perguruan tinggi, diharapkan juga akan memaksimalkan peran PT bersangkutan, dengan segenap lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di dalamnya, untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitar.

Komprehensif

Sementara itu, Guru Besar Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Prof. Eddy Yusuf mengatakan persoalan minimnya guru besar di PTS harus dilihat secara komprehensif. Pasalnya, sebelum bisa mencapai guru besar, seorang dosen harus melewati program doktoral.

“Bagi dosen PTS, tawaran beasiswa doktor dari pemerintah melalui beasiswa pendidikan pascasarjana (BPPS) sedikit. Sedangkan belum semua PTS mau dan sanggup membiayai dosennya melanjutkan studi,” ujarnya.

Selain itu, dosen yang sudah melewati program doktoral terkadang sering lupa memperbarui diri. Mereka kurang rajin membuat riset dan menulis di jurnal ilmiah.

“Butuh komitmen dari PTS dan pemerintah untuk mendorong supaya semakin banyak guru besar dengan usia kurang dari 50 tahun. Caranya, sediakan alokasi beasiswa studi lanjut bagi dosen sebanyak mungkin, baik oleh PTS maupun pemerintah. Kemudian fasilitasi doktor dan dosen pada umumnya untuk bisa mengembangkan keilmuannya,” katanya.

Dalam kaitan ini, ia menegaskan ke depan tidak boleh ada lagi dikotomi PTN dan PTS. “Pemerintah harus memiliki komitmen serupa baik kepada PTN maupun PTS, dalam rangka peningkatan kualitas masing-masing lembaga.” (CA-166) ***

Dukungan Pemerintah dan DPR RI ini telah tertuang dalam Undang-Undang RI No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas) khususnya bagi masyarakat pekerja. Sebagaimana pada Pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Dalam penjelasan Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa “Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan berbeda secara terpadu, …. dst-nya.

Sehingga model pendidikan tinggi melalui Kelas/Perkuliahan Karyawan atau Kuliah Sabtu Minggu merupakan solusi tepat dari PTS/PTN yang menyelenggarakannya, sesuai dengan Amanat UUD 45 Pasal 31 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
Kuliah Karyawan atau Program Kelas Sabtu Minggu memiliki kualitas yang sama dengan kelas regulernya. Karena seluruh hak mahasiwanya terpenuhi sesuai norma pendidikan tinggi (kuliah di kampus, beban SKS maupun masa studi sama dengan reguler, dsb-nya).

Berikut ini diberikan landasan hukum yang terkait dengan HAK KARYAWAN sebagai Warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Sisdiknas

Sumber : http://sekolah.ptkpt.net

Sejak habisnya masa jabatan Akhmad Sodikin, Senat STIE menggelar acara rapat senat yang membahas tentang suksesi kepemimpinan STIE periode 2008-2012. Genderang suksesi kepemimpinan pun telah ditabuh sejak awal tahun 2008.

Setelah melalui masa yang cukup panjang dan melelahkan, di akhir bulan Agustus terpilihlah Cecep Castrawijaya sebagai ketua STIE untuk masa bakti 2008-2012, dengan terpilihnya Cecep, pihak-pihak yang bergelut dan berkepentingan dengan kepemimpinan STIE mengharapkan segera didefinitifkannya Pimpinan yang baru tersebut.

Namun sayang, aral masih melintang, cita-cita masih tergantung, karena sebagai perguruan tinggi yang diharuskan mempunyai legalitas dari lembaga pemerintah (Dikti dan Kopertis IV), maka semua prosedur pemilihan dan pengangkatan ketua STIE hingga keluarnya Surat Persetujuan Dirjen Dikti haruslah ditempuh.

Sampai saat ini, persetujuan Dirjen Dikti masih terkendala belum terlengkapinya persyaratan Ketua STIE yang baru, yakni surat Ijin dari Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, mengingat Cecep Castrawijaya adalah dosen tetap pada universitas tersebut, sementara Rektor UIN masih belum mengeluarkan ijin dimaksud.

Ketua sementara (pelaksana tugas) yang masih dijabat Akhmad Sodikin, terlihat sudah merasa tidak kerasan lagi duduk di kursi ketua, karena jika ditinjau dari SK Yayasan yang telah dikeluarkan, telah diangkat Pimpinan STIE yang baru dengan komposisi:

Ketua : Drs. Cecep Castrawijaya, M.M., M.A.

Pembantu Ketua I : Akhmad Sodikin, S.E., M.M., M.Si.

Pembantu Ketua II : Drs. M. Kusman, M.M.Pd.

Pembantu Ketua III : Lukman Nugraha, S.Pd.I., M.Si.

Namun walau SK Yayasan tentang pengangkatan pimpinan STIE telah dikeluarkan, masih menunggu proses persetujuan Dirjen Dikti yang tengah ditempuh.

Penerimaan Mahasiswa Baru dibagi menjadi 2 Gelombang:

• Gelombang 1 : 1 April s.d. 1 Agustus 2008
• Gelombang 2 : 3 Agustus s.d. 5 September 2008

PROGRAM STUDI / JURUSAN :

1. Manajemen

2. Akuntansi

SYARAT PENDAFTARAN :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran

2. Fotocopy Ijazah SMA/Sederajat yang telah dilegalisir sebanyak 3 lembar

3. Fotocopy Transkrip nilai yang telah dilegalisir sebanyak 3 lembar

4. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar, dan 3 x 4 sebanyak 2lembar

Waktu perkuliahan dapat disesuaikan dengan kondisi Anda, karena kami membuka 3 kelas perkuliahan:

1. Kelas Reguler

2. Kelas Karyawan

3. Kelas Eksekutif

Pendaftar datang langsung ke Kampus STIE Miftahul Huda Subang

Jl. Rancasari Dalam No. B33 Pamanukan Subang

Telp./Fax. 0260-7541998.

Contact Person :

1. 081320533723 (Husnul Yakin Ali)

2. 081320740852 (Giyatman)

3. 081321818014 (Iif Rohifah)

4. 081320668566 (Agus Nugraha)

Bagi anda komunitas STIE Miftahul Huda, promosikan blog kita ini, kita tidak boleh ketinggalan dengan yang lainnya.

Kang Jarkasih hatur nuhun pidoa ti kajauhana, mugia amal baikna diwales ku Alloh SWT. ku walesan anu satimpal.

Ayo bergabung menjadi jurnalis kampus, dan perbanyak konten-konten dalam blog ini. Anda yang ingin bergabung menjadi jurnalis kampus, silahkan hubungi Administrator kami Husnul Yakin Ali. Tulisan yang mempunyai nilai informasi akan kami pasang sebagai headline dalam blog ini.